Kenaikan PPN(Pajak Pertambahan Nilai) dari 11% menjadi 12% menjadi tantangan bagi para pelaku usaha pariwisata. Setelah naiknya pajak hiburan awal tahun 2024 lalu, ditambah kenaikan PPN yang akan berlaku paling lambat diawal tahun 2025 mendatang. Menurut penulis, ini akan jadi tantangan bagi para pelaku usaha pariwisata. Disaat Otoritas Pemerintah Thailand memangkas [ajak hiburan dari 10% menjadi hanya 5% saja agar pariwisata dapat bangkit setelah era covid 19, Pemerintah Republik Indonesia malah menaikkan pajak hiburan & kini PPN.
Sudah menjadi rahasia umum, apabila kita makan di restoran atau datang ke tempat pariwisata, maka pengguna jasa atau pembeli dikenai service tax + PPN. Tidak hanya kuliner, kenaikan PPN ini berdampak pada eksport – import, barang – barang yang dijual di pusat perbelanjaan seperti pakaian, live streaming film, & masih banyak lagi.
Tentu ini adalah pukulan berat bagi para pelaku usaha pariwisata. Apalagi jika melihat negara tetangga sperti Thailand malah menurunkan pajak hiburan. Selain itu, daya beli para wisatawan lokal akan semakin tergerus karena kenaikan tarif PPN mnejadi 12%. Ini bisa terlihat dari semakin sepi nya pembeli tenant – tenant yang ada di mall – mall. Menurut pendapat Kepala Badan Perlindungan Konsumen, Bapak Muhammad Mufti Mubarok, Negara diuntungkan karena kenaikan pendapatan, namun daya beli masyarakat menurun. Hingga menyebabkan kesulitan bagi konsumen karena naiknya PPN. Apalagi dapat menyebabkan ketakukan masyarakat untuk berwisata, makan di resto, atau berbelanja di pusat perbelanjaan. Selain itu, bagi masyarakat yang mampu, akan memilih berwisata keluar negeri ketimbang di Indonesia.
Bagi wisatawan asing, kenaikan PPN dapat menyebabkan wisatawan asing memutuskan untuk berwisata ke negara lain selain Indonesia akibat kenaikan PPN ini. Lalu apa solusinya? Mungkin Pemerintah bisa mencontoh Negara tetanggga seperti Thailand dalam meberkan intensif pajak ke pengusaha khususnya pelaku usaha pariwisata yang mencoba bangkit pasca covid 19. Sekian pendapat penulis.
