Koran-Pariwisata.com, Jakarta — Industri perhotelan dan restoran di Indonesia tengah menghadapi ancaman serius. Sebanyak 70 persen pengelola hotel dan restoran diperkirakan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya akibat menurunnya tingkat okupansi dan jumlah pengunjung secara drastis. (1/6/2025).
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan bahwa penurunan okupansi hotel terjadi menyusul kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang telah diberlakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun 2025.
“Kebijakan efisiensi anggaran ini memang diarahkan untuk mendukung program-program yang lebih produktif dan berdampak luas bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, hal ini memberikan efek domino yang cukup dalam terhadap sektor perhotelan, restoran, pariwisata, hingga properti,” ujar Anindya dalam keterangan resminya, Jumat (30/5).
Menurutnya, efisiensi anggaran yang membatasi kegiatan-kegiatan instansi pemerintah seperti rapat, seminar, dan perjalanan dinas — yang selama ini banyak menggunakan jasa hotel dan restoran — berdampak langsung pada penurunan permintaan.
“Tanpa ada strategi penyeimbang atau stimulus yang tepat, kita berpotensi menghadapi gelombang PHK di sektor ini. Sektor perhotelan dan restoran mempekerjakan jutaan tenaga kerja, dan ini menjadi masalah serius,” tambah Anindya.
Kadin Indonesia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah mitigasi, seperti pemberian insentif pajak, promosi wisata domestik, dan dukungan khusus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang perhotelan dan kuliner.
Anindya juga berharap ada dialog terbuka antara pelaku usaha dan pemerintah agar kebijakan efisiensi anggaran tidak menjadi bumerang bagi sektor-sektor penopang ekonomi nasional.
Sektor perhotelan dan restoran selama ini menjadi salah satu penyangga pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong perputaran ekonomi lokal. Jika tren penurunan ini terus berlanjut tanpa intervensi, dikhawatirkan akan muncul efek sosial dan ekonomi yang lebih luas. (Sumber kompas.com)
