BERAPA ANGGARAN NEGARA YANG DIALOKASIKAN KE KEMENTERIAN PARIWISATA INDONESIA ?
Pariwisata menempati posisi strategis dalam kerangka pembangunan nasional Indonesia karena perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, serta sumber devisa nonmigas yang berkelanjutan. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengelolaan sektor ini berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Berdasarkan dokumen resmi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, alokasi anggaran Kemenparekraf pada periode tahun 2024 hingga 2025 berada pada kisaran Rp3,8 triliun hingga Rp4,3 triliun per tahun. Angka ini menunjukkan stabilitas pascapandemi, namun secara proporsional masih relatif moderat jika dibandingkan dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto nasional yang menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 berada di kisaran 4,1 hingga 4,5 persen. Kondisi ini menegaskan bahwa pariwisata memiliki dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan porsi anggaran langsung yang diterimanya.
Struktur penggunaan anggaran Kemenparekraf menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan dari pendekatan pemulihan jangka pendek menuju penguatan fondasi jangka menengah dan panjang. Jika pada masa pandemi anggaran banyak diarahkan pada bantuan langsung dan stimulus penyelamatan usaha, maka pada periode 2024–2025 belanja negara difokuskan pada pengembangan destinasi, peningkatan kualitas produk wisata, serta penguatan tata kelola. Data internal Kemenparekraf tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 35 hingga 40 persen anggaran digunakan untuk pengembangan destinasi dan manajemen kawasan wisata, termasuk penataan atraksi, peningkatan amenitas, serta penguatan kelembagaan pengelola destinasi. Sekitar seperempat anggaran dialokasikan untuk promosi pariwisata, penyelenggaraan event nasional dan internasional, serta penguatan citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkualitas, sementara sisanya digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, dukungan terhadap subsektor ekonomi kreatif, serta riset dan perumusan kebijakan berbasis data.
Belanja promosi pariwisata sering menjadi fokus perhatian publik karena dianggap sebagai indikator langsung kinerja pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Namun, kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2024 menegaskan bahwa efektivitas promosi tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas strategi, ketepatan sasaran pasar, dan integrasi lintas sektor. Dalam beberapa tahun terakhir, Kemenparekraf mulai mengadopsi pendekatan promosi berbasis data, segmentasi wisatawan, serta kolaborasi dengan pelaku industri dan pemerintah daerah. United Nations World Tourism Organization dalam laporannya tahun 2023 menyatakan bahwa negara dengan anggaran promosi yang relatif moderat tetap dapat bersaing secara global apabila mampu mengarahkan belanja pada pasar potensial dan produk bernilai tambah tinggi. Indonesia mulai bergerak ke arah tersebut dengan menempatkan pariwisata berkualitas sebagai prioritas, bukan sekadar mengejar volume kunjungan.
Selain promosi dan pengembangan destinasi, anggaran pariwisata juga memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi kreatif. International Labour Organization pada tahun 2024 mencatat bahwa sektor pariwisata Indonesia masih menghadapi kesenjangan kompetensi, khususnya dalam aspek layanan, manajemen berbasis digital, dan penerapan prinsip keberlanjutan. Merespons tantangan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan, sertifikasi profesi, serta penguatan pendidikan vokasi pariwisata. Pada saat yang sama, dukungan terhadap subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fesyen, desain, dan konten kreatif menjadi bagian integral dari belanja negara. Organisation for Economic Co-operation and Development pada tahun 2023 menekankan bahwa integrasi pariwisata dengan ekonomi kreatif mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperpanjang rantai manfaat ekonomi di tingkat lokal.
Meskipun arah kebijakan anggaran pariwisata semakin terstruktur, tantangan utama tetap terletak pada efektivitas implementasi dan sinergi lintas sektor. Studi World Bank tahun 2024 menunjukkan bahwa dampak anggaran pariwisata akan optimal apabila didukung oleh kebijakan transportasi, tata ruang, dan lingkungan yang konsisten. Dalam konteks Indonesia, anggaran Kemenparekraf tidak dapat bekerja secara terpisah tanpa dukungan kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan anggaran pariwisata tidak hanya diukur dari tingkat serapan belanja, tetapi dari kemampuannya mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.
JS BUDI – dari berbagai sumber
=======-
“The Amount of State Budget Allocated to Indonesia’s Ministry of Tourism”
Tourism occupies a strategic position in Indonesia’s national development framework due to its role in driving economic growth, generating employment, and contributing sustainable non-oil foreign exchange earnings. Within the State Budget structure, the sector is administered by the Ministry of Tourism and Creative Economy. Official budget documents released by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia indicate that allocations for the ministry during the 2024–2025 period range between IDR 3.8 trillion and IDR 4.3 trillion annually. While this level reflects post-pandemic stability, it remains relatively modest when compared to tourism’s contribution to national Gross Domestic Product, which Statistics Indonesia reported at approximately 4.1 to 4.5 percent in 2024. This disparity underscores the significant economic leverage of tourism relative to its direct fiscal allocation.
The expenditure structure of the tourism budget reflects a shift in policy orientation from short-term recovery toward medium- and long-term structural strengthening. During the pandemic period, spending was largely directed toward emergency stimulus and business survival measures, whereas the 2024–2025 budget prioritizes destination development, product quality enhancement, and governance improvement. Internal data from the Ministry of Tourism and Creative Economy in 2025 indicate that roughly 35 to 40 percent of the budget is allocated to destination development and area management, including attractions, amenities, and institutional capacity. Approximately one quarter supports tourism promotion, national and international events, and destination branding, while the remainder is dedicated to human capital development, creative economy support, and policy-oriented research.
Tourism promotion expenditure often attracts public scrutiny, yet policy studies conducted by the National Development Planning Agency in 2024 emphasize that effectiveness depends more on strategic precision than on absolute budget size. In recent years, Indonesia has increasingly adopted data-driven promotion, market segmentation, and partnerships with industry stakeholders. The United Nations World Tourism Organization noted in its 2023 report that destinations with moderate promotional budgets can remain globally competitive if spending is directed toward high-potential markets and high-value experiences. Indonesia’s evolving strategy reflects a shift toward quality-oriented tourism rather than volume-driven mass visitation.
Beyond promotion and destination development, tourism funding plays a critical role in strengthening human capital and the creative economy. The International Labour Organization in 2024 highlighted persistent skills gaps in Indonesia’s tourism workforce, particularly in service quality, digital management, and sustainability practices. In response, government funding supports training programs, professional certification, and vocational tourism education. Simultaneously, investment in creative economy subsectors such as culinary arts, fashion, design, and digital content forms an integral part of tourism expenditure. The OECD emphasized in 2023 that integrating tourism with creative industries significantly enhances value creation and extends economic benefits at the local level.
Despite clearer policy direction, challenges remain in ensuring budget effectiveness and cross-sectoral alignment. A World Bank assessment in 2024 stressed that tourism expenditure yields optimal outcomes only when aligned with transport infrastructure, spatial planning, and environmental policies. In Indonesia’s case, the tourism budget cannot operate in isolation from other ministries and local governments. Ultimately, the success of tourism funding should not be measured solely by budget absorption, but by its ability to generate high-quality, inclusive, and sustainable tourism growth within the broader national economic transformation agenda.
JS BUDI – compiled from some sources
